Laman Babelprov.go.id Sepekan Lebih “Perbaikan”, Kinerja Diskominfo Dipertanyakan!

PANGKALPINANG,INLENS.id – Sudah lebih dari sembilan hari lamanya, situs resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, babelprov.go.id, tak kunjung bisa diakses. Hanya tampilan “maintenance” yang muncul tanpa ada kejelasan kapan kembali normal.
Kondisi ini memantik kegeraman masyarakat. Pasalnya, website tersebut menjadi sumber utama informasi resmi pemerintah, mulai dari program kerja gubernur hingga layanan publik.
“Kalau website resmi mati, terus kami harus lihat kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dari mana? Media sosial mereka pun tidak se-update laman resmi. Ini jelas mengganggu keterbukaan informasi,” kata Danu (24), warga Pangkalpinang, Kamis (29/5/2025).
Tak hanya itu, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan besar soal kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Babel. Apalagi, jabatan Kepala Dinas saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Lebih dari Sekadar Masalah Teknis
Padamnya situs babelprov.go.id bukan hanya soal urusan teknis, tapi telah menjadi masalah akuntabilitas publik. Laman tersebut bukan sekadar tempat mengakses berita, tapi juga dokumen penting, pengumuman resmi, hingga laporan kegiatan pejabat daerah.
“Website resmi pemerintah itu wajah pemerintahan di ruang digital. Kalau sudah lebih dari seminggu mati dan tidak ada kejelasan, ya wajar publik mulai meragukan kapasitas Diskominfo,” kritik S, seorang praktisi IT di Pangkalpinang.
Ironisnya, ini terjadi di tengah semangat digitalisasi dan reformasi birokrasi yang selama ini terus digaungkan oleh pemerintah daerah.
Minim Informasi, Tak Ada Penjelasan Resmi
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Diskominfo Babel mengenai penyebab pasti gangguan, progres perbaikan, ataupun kapan situs akan kembali normal. Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya.
Situasi ini juga menyoroti lemahnya manajemen risiko dan komunikasi publik di tubuh Diskominfo Babel. Terlebih di masa transisi kepemimpinan, pelayanan dasar seperti akses informasi digital seharusnya menjadi prioritas utama.
“Transparansi bukan bisa ditunda. Kepercayaan publik bukan bisa dicoba-coba,” sindir Danu, yang mengaku kecewa atas kondisi ini.
Kini, publik hanya bisa berharap agar situs tersebut segera pulih dan Diskominfo Babel memberikan klarifikasi terbuka. Karena di era digital ini, keterbukaan informasi bukan lagi pilihan—tapi keharusan. (yak)




