Hellyana Minta Imigrasi Selektif, Tegas Soal Perlindungan Hukum Korban TPPO
PANGKALPINANG, INLENS.id — Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, mengambil langkah serius dalam upaya melindungi warga dari jeratan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia langsung turun tangan dan menjalin koordinasi intensif dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Rabu (28/5/2025).
Hellyana menekankan pentingnya Imigrasi bersikap lebih selektif dalam menerbitkan paspor, khususnya bagi warga yang hendak bepergian ke negara-negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap TPPO.
”Ini bukan soal mempersulit warga untuk membuat paspor, tapi lebih ke penekanan pada tujuan perjalanannya. Kita harus waspada dan selektif, karena TPPO ini nyata dan bisa menimpa siapa saja,” ujar Hellyana kepada awak media usai pertemuan dengan Kepala Imigrasi Pangkalpinang, Sutoyo.
Langkah ini diambil menyusul kasus 76 warga Babel yang menjadi korban TPPO, di mana sebanyak 36 paspor dari jumlah tersebut ternyata dikeluarkan oleh Imigrasi Pangkalpinang. Namun Hellyana memastikan, proses penerbitan dokumen tersebut telah dilakukan sesuai prosedur.
”Saya pastikan Imigrasi sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tapi tetap, kita semua perlu lebih waspada. Pengawasan harus lebih ketat agar tidak ada lagi warga kita yang terjebak jaringan perdagangan orang,” tegasnya.
Hellyana menyebutkan bahwa saat ini banyak warga yang mengajukan pembuatan paspor untuk berbagai kepentingan, seperti umrah, kunjungan keluarga, dan perjalanan pribadi. Namun ia menggarisbawahi pentingnya memperhatikan negara tujuan, terutama yang memiliki catatan tinggi dalam kasus TPPO dan kriminalitas.
”Kadang niatnya memang baik, seperti menjenguk keluarga. Tapi tidak sedikit yang kemudian disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah hadir bukan hanya dalam pengawasan, tapi juga memastikan bahwa kesempatan kerja yang layak tersedia di dalam negeri.
“Kita tidak hanya menindak, tapi juga membuka jalan agar warga punya akses kerja yang lebih baik di daerah sendiri. Ini bagian dari komitmen kami dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat Babel,” pungkasnya. (yak)
