Rismi juga menyoroti berbagai kendala yang sering dihadapi aparatur desa, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, kurangnya pemahaman teknis sering menjadi hambatan dalam realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Oleh karena itu, pelaksanaan bimtek ini sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi aparatur desa, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan,” tambahnya.
Kegiatan bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa, sehingga pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Bangka berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan pelatihan guna mendorong profesionalisme aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.
Dengan adanya bimtek ini, Pemkab Bangka berharap tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan desa di seluruh wilayah Kabupaten Bangka.
