Bupati Riza Tegaskan Komitmen Pemkab Basel terhadap Transparansi Lewat LKPJ 2024
TOBOALI, INLENS.id – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Junjung Besaoh, Selasa (22/4/2025), dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, didampingi Wakil Bupati Debby Vita Dewi, Unsur Forkopimda, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pj. Sekda, Kepala OPD, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Riza menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas rekomendasi yang telah disusun. Menurutnya, rekomendasi tersebut cukup komprehensif dan mencerminkan kepedulian legislatif terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat.
“LKPJ ini bukan hanya sekadar laporan tahunan, namun menjadi bentuk komitmen kami terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di dalamnya tercermin apa yang telah kami capai, termasuk kekurangan yang perlu segera diperbaiki,” ujar Bupati Riza.
Ia juga menegaskan bahwa rekomendasi dari DPRD akan menjadi pijakan penting dalam menyusun langkah strategis ke depan, guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Sinergi ini dinilai sangat penting untuk memastikan arah pembangunan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Pemkab Bangka Selatan, lanjut Bupati Riza, akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap rekomendasi tersebut akan dilakukan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“Dengan komunikasi yang intens dan terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD, kami optimis kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Bangka Selatan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang,” tutup Bupati Riza.
