JAKARTA, INLENS.id – Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Laporan tersebut mengungkap berbagai temuan serta evaluasi terkait pengelolaan keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
IHPS I 2024 mencatat bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Laporan ini mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ketua BPK, Isma Yatun, menyampaikan apresiasi atas kerja sama pemerintah dalam mendukung prinsip tata kelola yang baik (good governance), terutama selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. “Kami mengapresiasi penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan anggaran dan aset selama masa transisi, yang menjadi fondasi tata kelola keuangan yang lebih baik,” ujar Isma.
Dukungan untuk Kiprah BPK Internasional
Dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun juga menyoroti peran BPK di kancah global, termasuk sebagai auditor eksternal di badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. BPK juga meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan hasilnya diputuskan pada Sidang Umum PBB November 2025.
