Pemkot Pangkalpinang Usulkan Pembangunan Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial
JAKARTA, INLENS.id – Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmennya dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Salah satu langkah nyata yang ditempuh adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui pendidikan informal yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.
Pada Jumat (12/9/2025), Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang bersama Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bakeuda melakukan audiensi ke Kementerian Sosial RI. Dalam pertemuan itu, mereka menyerahkan proposal pembangunan Sekolah Rakyat yang diterima langsung oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur di Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat (Sekber).
Sekda Kota Pangkalpinang, Mie Go, menyampaikan bahwa Pemkot telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, sesuai prototipe ideal dari Kementerian PUPR. Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat ini dapat terealisasi pada 2026–2027.
Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang menambahkan, sekolah rakyat tersebut akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sasaran utama anak-anak yang belum bersekolah maupun putus sekolah, terutama dari kelompok masyarakat di Desil I dan Desil II.
Sementara itu, Alif Kamal, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur, mengapresiasi langkah Pemkot Pangkalpinang yang dinilai sejalan dengan arahan Presiden. Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan sekaligus mencetak generasi penerus yang unggul.
“Hasil audiensi ini akan kami sampaikan kepada Menteri Sosial serta Kementerian PUPR. Selanjutnya akan dilakukan survei lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Pangkalpinang. Semoga program ini menjadi harapan baru bagi keluarga prasejahtera untuk mendapatkan akses pendidikan gratis,” ujarnya.
