Judi Online hingga Penyalahgunaan AI Jadi Sorotan, Ini Pesan Tegas Irjen KemenHAM untuk ASN Babel
PANGKALPINANG, INLENS.id – Inspektur Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI, Dr. Farid Junaedi, Bc.I.P., S.Sos., M.H., mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kepulauan Bangka Belitung agar senantiasa menjaga integritas, disiplin, dan etika dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Farid saat memberikan materi dalam kegiatan Sosialisasi Etika Birokrasi ASN yang dirangkaikan dengan kunjungan kerja Inspektur Jenderal KemenHAM RI di Kantor Wilayah KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kantor wilayah tersebut diikuti seluruh pegawai Kanwil KemenHAM Babel serta Penggerak HAM Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam pemaparannya, Farid menegaskan bahwa etika ASN bukan sekadar aturan administratif, melainkan fondasi moral yang menentukan kualitas pelayanan publik sekaligus mencerminkan wibawa pemerintah di tengah masyarakat.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat tiga tugas utama ASN, yakni melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurutnya, pelaksanaan tugas tersebut harus didukung perilaku yang berintegritas, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.
Tujuh nilai dasar ASN BerAKHLAK yang harus diterapkan meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Selain etika dalam pelaksanaan tugas, Farid juga menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi publik atau public speaking bagi setiap ASN. Kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga menjadi cerminan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, penyampaian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman, memicu konflik dan ketegangan, menurunkan produktivitas, hingga merusak reputasi serta kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
