Sejumlah kebutuhan strategis yang menjadi perhatian antara lain dukungan terhadap infrastruktur jalan, penguatan ekonomi nelayan dan UMKM, serta sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemerintah daerah berharap komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah maupun masyarakat dapat terus diperkuat sehingga berbagai program yang dirancang benar-benar memberikan dampak bagi warga.
Melalui pembaruan RIPPM, PT TIMAH berupaya menyelaraskan pelaksanaan program pemberdayaan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional. Pendekatan tersebut diharapkan membuat program TJSL tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain penguatan ekonomi, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, aspek lingkungan dan sosial budaya menjadi bagian penting untuk memastikan keberadaan perusahaan dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan masyarakat setempat.
PT TIMAH juga terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal sebagai bagian dari upaya membangun program yang lebih terintegrasi.
Dengan pembahasan RIPPM yang dilakukan secara berkala, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat terus menyesuaikan diri dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, PT TIMAH juga telah melaksanakan pembahasan RIPPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*)
