Mahasiswa Bungkam di DPRD Babel, Dialog Buntu Karena Tiga Pimpinan Absen
Fokus utama yang menjadi sorotan adalah upaya peningkatan kesejahteraan guru honorer di Negeri Serumpun Sebalai.
Edi menekankan dua poin utama yang akan didorong oleh legislatif, diantaranya stimulus APBD. DPRD berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk bantuan transportasi atau tunjangan lain yang memungkinkan bagi guru honorer yang belum terakomodasi menjadi P3K.
Mendorong formasi P3K sebanyak-banyaknya serta meminta relaksasi aturan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
“Fiskal kita memang terbatas, namun kami berupaya agar belanja pegawai bisa tetap mengakomodir kesejahteraan guru di atas batas 30 persen, menyesuaikan kemampuan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri telah dilakukan untuk mencari celah regulasi yang lebih lunak.
“Kemarin dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II RI, Pak Mendagri sudah memberi sinyal garansi. Kita tunggu hasil akhirnya, semoga ada aturan yang merelaksasi UU HKPD agar guru honorer kita bisa terbantu,” tutup Edi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai aksi lanjutan dari pihak mahasiswa, namun DPRD Babel menyatakan siap membuka pintu dialog kembali di kemudian hari.
