Ribuan Ijazah Tertahan di Babel, DPRD: Jangan Sandera Masa Depan Anak Bangsa
Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagian besar pemilik ijazah yang tertahan diduga berasal dari kalangan ekonomi lemah yang kesulitan melunasi iuran. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat vital untuk hadir dan mencari solusi, termasuk kemungkinan penganggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika diperlukan, guna memastikan hak-hak warga negara terpenuhi.
Merespons adanya indikasi sekolah yang mempersulit proses pengambilan ijazah, forum meminta dilakukan evaluasi tegas terhadap kepala sekolah yang dinilai menghambat. Tindakan penahanan ijazah dianggap tidak mendukung program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Jika ada oknum kepala sekolah, khususnya di SMA atau SMK negeri, yang menghambat penyerahan ijazah, itu berarti tidak mendukung program Gubernur. Hal ini harus dievaluasi,” ujarnya.
Untuk memastikan masalah ini segera tuntas, ditetapkan target waktu penyelesaian maksimal satu bulan. DPRD akan melakukan pengawasan ketat selama proses tersebut berlangsung. Selain itu, diharapkan Gubernur dapat terlibat langsung, bahkan melalui penyerahan simbolis ijazah kepada para lulusan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat.
“Harapan saya, masalah ini paling lama satu bulan harus selesai. DPRD akan mengawasi, dan jika masih berlarut-larut, DPRD siap menindaklanjuti. Kami yakin ini hanya masalah miskomunikasi yang bisa diselesaikan dengan arahan yang jelas dari pimpinan daerah,” tambahnya.
Dengan selesainya masalah ini, diharapkan tidak ada lagi lulusan yang terhambat langkahnya karena dokumen penting yang tidak kunjung diterima, serta tercipta pelayanan pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
