Jelang Ramadhan 2026, Pemprov Babel Perkuat Pengendalian Inflasi Demi Daya Beli Masyarakat
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur. Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi pangan berjalan lancar, menjaga pasokan komoditas strategis, serta mengawal program nasional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, rapat juga memperkuat pemahaman pemerintah daerah terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai bagian dari perlindungan konsumen, khususnya pada produk pangan yang banyak dikonsumsi selama Ramadan.
Di sisi lain, evaluasi dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah dilakukan untuk memastikan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Lonjakan IPH di Bangka Belitung dinilai berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat jika tidak segera diantisipasi. Menjelang Ramadan, stabilitas harga pangan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani kenaikan kebutuhan pokok.
Sementara itu bagi pelaku UMKM, terutama di sektor kuliner Ramadan, fluktuasi harga bahan baku seperti cabai, daging, dan telur turut berdampak pada biaya produksi. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat distribusi pasokan dan pengawasan harga agar aktivitas ekonomi rakyat tetap berjalan sehat.
Melalui sinergi pusat dan daerah ini, Pemprov Babel menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi daerah secara konkret, memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan, memperluas pemahaman Jaminan Produk Halal, serta mengoptimalkan dukungan terhadap program nasional perumahan rakyat demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
