Ketua DPRD Babel: Rp1,71 Triliun Dana Iuran Timah Bukan Belas Kasihan, Tapi Hak Daerah

Menurut Didit, jika dihitung dengan tarif 7,5 persen, iuran tetap yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp250 miliar untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekitar Rp819 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota. Total keseluruhan mencapai sekitar Rp1,71 triliun.

Didit menilai, dana tersebut sangat penting untuk menutup defisit APBD di daerah.

“Rata-rata kabupaten dan kota di Babel mengalami defisit hampir Rp100 miliar. Dana ini bisa menjadi solusi,” katanya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, DPRD Babel berencana mengundang Kantor Wilayah Perbendaharaan guna membahas mekanisme penyaluran dana. DPRD juga membuka peluang melakukan koordinasi langsung ke kementerian terkait di Jakarta.

Didit mengajak Gubernur Babel serta para bupati dan wali kota untuk bersama-sama memperjuangkan hak daerah.

“Uangnya sudah ada, tinggal ditagih. Jangan sampai APBD kita terus bergantung pada APBN,” ujar pungkas Didit.