Hidayat Arsani: Anggaran Terbatas Bukan Alasan Abaikan Nasib Nelayan
PANGKALPINANG, INLENS.id – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Babel untuk terus memperjuangkan kesejahteraan nelayan, meski keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama.
Hal itu disampaikan Hidayat Arsani saat ditemui sejumlah wartawan usai memberikan sambutan pada acara penyerahan bantuan sarana usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Babel, yang digelar di halaman Kantor DKP Babel, Rabu (17/12/2025).
Menurut Hidayat, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Babel untuk sektor kelautan dan perikanan saat ini hanya sekitar Rp4 miliar, sehingga belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan nelayan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Dana APBD kita memang terbatas, cuma sekitar Rp4 miliar. Tapi ke depan harus kita besarkan lagi dan kita pastikan sasaran bantuannya tepat. Ini bentuk komitmen pemerintah kepada nelayan,” tegas Hidayat.
Ia berharap, bantuan yang disalurkan dapat benar-benar dimanfaatkan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha mereka.
Pemerintah, kata dia, tidak akan melepas tanggung jawab terhadap nasib nelayan Babel.
“Nahkoda kita jelas, nelayan adalah tanggung jawab pemerintah. Kita harus tetap semangat membantu mereka,” ujarnya.
Hidayat mengungkapkan, sejauh ini perhatian pemerintah terhadap nelayan tidak hanya melalui bantuan alat tangkap, tetapi juga mencakup berbagai aspek pendukung, mulai dari fasilitas pelabuhan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), kepesertaan BPJS, hingga sistem pemasaran hasil tangkapan agar ikan nelayan dapat terserap dengan baik.
“Masalah nelayan itu ada tiga. Pertama, minyak harus mudah dibeli. Kedua, BPJS-nya harus jelas. Ketiga, ikan mereka harus ditampung, ada yang mengurus hasil tangkapannya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan distribusi BBM subsidi yang kerap tidak tepat sasaran.
Menurutnya, masih ditemukan BBM subsidi nelayan yang justru digunakan oleh penambang timah ilegal, sehingga nelayan kesulitan mendapatkan haknya.
“Ini tidak bisa dibiarkan, antara subsidi dan non-subsidi harus jelas. Setelah ini kita akan turun ke lapangan, mendata nelayan yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi supaya mereka tidak lagi beli minyak umum di pinggir jalan,” tegas Hidayat.
Selain itu, Gubernur Babel turut menyinggung kondisi cuaca ekstrem yang kerap melanda perairan Babel, menyebabkan nelayan tidak bisa melaut selama beberapa bulan dalam setahun.
Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan alternatif solusi agar nelayan tetap memiliki sumber penghasilan.
“Nelayan itu delapan bulan melaut, empat bulan sisanya cuaca tidak bersahabat. Nah, empat bulan itu harus kita arahkan, bisa menanam lada, kelapa, aren, atau sawit, supaya tetap ada pemasukan,” katanya.
Terkait kondisi sektor perikanan Babel secara umum, Hidayat menilai masih cukup baik dan terkendali. Namun, ia menekankan perlunya pembenahan layanan dasar agar nelayan merasa benar-benar dilindungi oleh negara.
“Perikanan kita masih bagus-bagus saja, masih terkaper. Tinggal bagaimana pelayanan ke nelayan itu diperbaiki,” ujarnya.
Sementara untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nelayan, Hidayat mengaku akan melakukan pengecekan ulang guna memastikan seluruh nelayan Babel telah tercover sesuai program pemerintah.
“Nanti kita cek lagi, apakah sudah semua atau belum. Ini penting untuk keselamatan dan jaminan nelayan kita,” pungkasnya.
