Pemkot Pangkalpinang Gencarkan Aktivasi BPJS Kesehatan, Warga DiHimbau Segera Lengkapi Kepesertaan Sebelum 20 Juni 2025
PANGKALPINANG, INLENS.id — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini tengah digencarkan adalah mendorong percepatan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang digelar di Ruang Sekda, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, pada Selasa (17/6/2025).
Rapat ini melibatkan lintas sektor, termasuk unsur Pemkot Pangkalpinang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga perwakilan dari BPJS Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa dari total target sebanyak 5.260 warga yang seharusnya telah aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan, baru sekitar 2.000 orang yang tercatat aktif hingga triwulan ketiga tahun ini.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Pangkalpinang, Akhmad Subekti, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya tingkat keaktifan tersebut. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan kolaboratif agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar.
“Kami mengimbau seluruh warga yang belum mengaktifkan BPJS Kesehatannya agar segera melakukan aktivasi. Caranya mudah, cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga. Kalau ada tunggakan, silakan berkonsultasi langsung dengan pihak BPJS. Yang penting status aktif dulu, karena itu jadi kunci akses layanan kesehatan,” ujarnya dalam rapat.
Pemerintah Kota juga telah menyiapkan beberapa mekanisme pelayanan untuk memudahkan masyarakat. Selain membuka layanan aktivasi di kantor Dinas Kesehatan selama empat jam setiap harinya, Pemkot bersama BPJS juga menerjunkan tim pelayanan keliling yang secara langsung menyambangi warga dari pintu ke pintu dalam program pelayanan door-to-door selama tiga bulan ke depan.
Dengan tenggat waktu yang kian mendekat, yaitu pada 20 Juni 2025, Subekti berharap semua pihak turut mengambil peran aktif, terutama dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya jaminan kesehatan.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi, terutama dengan Dinas Sosial, mengingat sebagian warga kini dialihkan ke skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK). Namun demikian, proses peralihan data tidak serta-merta dilakukan begitu saja. Verifikasi ketat harus dilakukan karena data tersebut nantinya akan diaudit oleh Inspektorat.
“Perlu kami tekankan bahwa proses verifikasi data PBIJK ini tidak bisa sembarangan. Ada tahapan yang harus dilalui karena menyangkut akuntabilitas anggaran dan validitas penerima. Oleh sebab itu, semua pihak harus bergerak cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegas Subekti.
Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk nyata dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang tercecer dari sistem jaminan kesehatan nasional. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi, keberadaan BPJS Kesehatan menjadi fondasi penting dalam menjamin ketahanan keluarga, terutama dalam kondisi darurat kesehatan.
Pemkot berharap, dengan dukungan semua elemen, termasuk masyarakat dan dunia usaha melalui CSR, capaian aktivasi kepesertaan ini bisa terealisasi sesuai target dalam waktu yang tersisa. Kesadaran kolektif akan pentingnya proteksi kesehatan menjadi modal sosial yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat Pangkalpinang yang sehat dan sejahtera. (yak)