JAKARTA, INLENS.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak akademisi untuk berperan aktif dalam mengevaluasi sistem Pilkada secara khusus, serta pemilu secara umum di Indonesia. Hal ini disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber dalam acara Pelantikan Pengurus dan Halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) 2025 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKA UII, di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri berbicara mengenai Pilkada yang dilaksanakan serentak di Indonesia pada 27 November 2024. Meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan Pilkada, sebagian daerah masih mengalami Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mengganggu kelancaran tata kelola pemerintahan daerah. Mendagri menekankan pentingnya partisipasi akademisi dalam menyusun kajian untuk perbaikan sistem Pilkada di masa depan.
“UII dengan banyak pemikirnya bisa membuat kajian juga, yang juga bisa menjadi masukan buat kami pemerintah, dan juga kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, karena kemungkinan bisa merevisi undang-undang tentang Pilkada,” katanya.
Mendagri menegaskan, Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi. Melalui Pilkada, masyarakat bisa langsung memilih pemimpin, dan Pilkada memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah yang terpilih. “Pemilihan itu adalah titik tanda demokrasi,” imbuhnya.
Dia menambahkan, selama masa kampanye, calon kepala daerah biasanya akan turun langsung ke masyarakat, membangun popularitas dan elektabilitas. Ini membuka peluang bagi siapa pun, dari latar belakang apa pun, untuk ikut serta.
