Pemaksimalan Implementasi UHC, Pj Wali Kota Pangkalpinang Dukung Pelayanan Kesehatan Merata

PANGKALPINANG, INLENS.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Pangkalpinang. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan BPJS Kesehatan, yang digelar di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (10/04/2025).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, baik peserta aktif BPJS Kesehatan maupun yang berhak menerima bantuan iuran, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Unu menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar program bantuan iuran dari APBD (PBI-APBD) dapat tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa data yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan iuran kesehatan adalah data yang valid dan terbaru. Oleh karena itu, kami meminta agar komunikasi antar instansi seperti Dinas Sosial, Dukcapil, Bappeda, dan Bakeuda diperkuat,” tegas Unu.
Ia juga menyampaikan bahwa tantangan utama dalam implementasi UHC adalah validasi data masyarakat kurang mampu yang cenderung berubah secara dinamis. Hal ini, menurutnya, harus segera ditangani agar tidak menghambat pelayanan kesehatan.
“Data yang ada saat ini masih perlu divalidasi lebih lanjut. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan tidak terganggu hanya karena masalah data,” tambahnya.
Dalam upaya memperluas cakupan dan keberlanjutan program, Unu juga mengusulkan agar pemerintah kota memanfaatkan dana dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan serta donasi dari masyarakat. Ia menyampaikan bahwa solidaritas sosial sangat penting dalam mendukung keberhasilan UHC di Pangkalpinang.
“Kami membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memastikan akses kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Dengan gotong royong, kita bisa mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif,” jelasnya.
Unu berharap, pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan elemen masyarakat. Dengan komitmen bersama, diharapkan seluruh warga Pangkalpinang dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala masalah birokrasi maupun teknis.