Pemkab Bangka Selatan Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Wabup Debby Hadiri Peluncuran IPKD MCP 2025
Sementara itu, KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi menekankan bahwa IPKD dan MCP menjadi alat evaluasi dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan adanya indikator yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki guna mencegah potensi tindak pidana korupsi.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan implementasi strategi pencegahan korupsi berjalan secara optimal. Evaluasi berkala terhadap kinerja IPKD dan MCP juga akan dilakukan agar program-program antikorupsi dapat diterapkan dengan lebih efektif.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Bangka Selatan dapat menjadi contoh dalam membangun pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
