Peran Pers dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah

Peran Pers dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Oleh: Defi Ahmad Batuah, S.Kom (Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Kab. Bangka Selatan) INLENS.id - Keterbukaan informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam hal ini, pers memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa peran pers yang aktif, informasi publik bisa menjadi sulit diakses, sehingga berpotensi membuka celah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. 1. Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Pers berperan sebagai pengawas dalam mengawal kebijakan serta penggunaan anggaran pemerintah. Dengan melakukan liputan investigatif dan pemberitaan yang berbasis data, media dapat mengungkap berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan dana publik, proyek pembangunan yang mangkrak, atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Hal ini memaksa pemerintah untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil. 2. Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses oleh Masyarakat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan pemerintah menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak institusi pemerintah yang enggan atau lambat dalam memberikan informasi. Pers berperan sebagai alat penyebar informasi tersebut dengan menyajikannya dalam bentuk berita yang mudah dipahami, baik melalui media cetak, televisi, radio, maupun platform digital. 3. Meningkatkan Partisipasi Publik Informasi yang disampaikan oleh media memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, warga dapat lebih aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan yang diambil. Ketika masyarakat lebih sadar akan hak-haknya dalam memperoleh informasi, mereka akan lebih berani untuk menuntut transparansi dari pemerintah. 4. Mencegah Hoaks dan Disinformasi Dalam era digital, maraknya hoaks dan disinformasi sering kali memperkeruh pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pers memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan verifikasi dan menyajikan berita yang faktual. Dengan adanya pers yang kredibel, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan akurat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang dapat menyesatkan opini publik. Kesimpulan Pers merupakan pilar penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik pemerintah. Melalui peranannya dalam mengawal transparansi, menyediakan informasi yang mudah diakses, meningkatkan partisipasi publik, dan menangkal hoaks, media membantu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan demokratis. Oleh karena itu, kebebasan pers harus terus dijaga, dan pemerintah perlu lebih terbuka dalam menyediakan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Selamat Hari Pers Nasional 2025 ! Pers hebat, teruslah berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Toboali, 09 Februari 2025.

Related Articles

Ketua PWI Pusat Tegaskan Integritas Wartawan dalam HPN 2025 di Pekanbaru

Ratusan Wartawan se-Indonesia Telah Mendaftar Ikut HPN 2025 di Riau

Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Didesak untuk Direvisi, Dinilai Menyebabkan Polemik dalam Pengelolaan Organisasi Olahraga

PWI Babel Siap Hadir HPN 2025 di Pekanbaru, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadir

PT. SALSHEI MAHARANI MEDIA