DPRD Bangka Selatan Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer ke BKN
Kunjungan ke BKN untuk Sampaikan Aspirasi
Pertemuan ini juga dihadiri delegasi dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang menyampaikan aspirasi serupa. Kehadiran mereka memperkuat sinergi antar daerah dalam memperjuangkan hak tenaga honorer di masing-masing wilayah.
Konsultasi dengan Kemenpan RB
Sebelumnya, DPRD Bangka Selatan juga mengadakan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 2 Januari 2025. Diskusi tersebut membahas penerimaan formasi PPPK dan status tenaga honorer yang belum mendapatkan kejelasan terkait masa depan mereka.
“Kami terus berupaya mengawal aspirasi honorer ini agar mereka mendapatkan status yang lebih jelas dan kesejahteraan yang layak,” ungkap H. Kamarudin.
Harapan untuk Solusi Konkret
Dengan berbagai upaya ini, DPRD Bangka Selatan berharap akan ada solusi konkret yang dapat memastikan kesejahteraan tenaga honorer. Mereka berharap pengangkatan honorer menjadi PPPK dapat segera terwujud sesuai kebutuhan daerah.
“Tenaga honorer yang telah lama mengabdi tentu berharap upaya ini membuahkan hasil. Kami akan terus memperjuangkan hak mereka demi masa depan yang lebih baik,” tutup Rusi Sartono.
Langkah ini menunjukkan dedikasi DPRD Bangka Selatan dalam memperjuangkan hak tenaga honorer, sekaligus mempertegas sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
