Sekda Mie Go : Utamakan Anggaran Pendidikan
Proses validasi ini melibatkan PSM dan kelurahan sebagai garda terdepan yang lebih memahami kondisi di lapangan.
Dalam memetakan masalah, pemerintah menemukan bahwa penyebab utama anak-anak tidak sekolah meliputi faktor ekonomi, keluarga broken home, dan kurangnya akses pendidikan. Setiap kasus akan ditangani melalui intervensi yang spesifik.
“Untuk masalah ekonomi, kami intervensi melalui berbagai program beasiswa, seperti KIP, bantuan Baznas, dan anggaran dari APBD. Jika beasiswa KIP dan Baznas tidak mencukupi, kami siapkan tambahan anggaran dari pemerintah daerah untuk mencover sekitar seribuan anak,” tambah Erwandi.
Untuk kasus keluarga broken home, langkah-langkah yang diambil melibatkan psikolog dan kerjasama dengan berbagai pihak guna memberikan solusi yang sesuai.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menyiapkan beasiswa pendidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk memastikan tidak ada anak yang terhalang akses pendidikan hanya karena kendala finansial. Selain itu, intervensi tambahan akan diberikan kepada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Kami memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan menjadi fokus utama intervensi. Data ini penting agar langkah-langkah yang diambil tepat sasaran,” jelas Erwandi.
Dengan target mandatory spending di atas 20% pada tahun 2025, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan pendidikan secara holistik. Fokus utamanya adalah meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang.
Sumber : Diskominfo
