PT TIMAH Matangkan Pembaruan RIPPM di Bangka Selatan untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat
BANGKA SELATAN, INLENS.id — Pembahasan pembaruan Dokumen Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT TIMAH (Persero) Tbk terus berlanjut. Kali ini, forum konsultasi publik digelar di Kabupaten Bangka Selatan sebagai bagian dari upaya menyusun program pemberdayaan yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wasprod PT TIMAH, Rabu (6/5/2026), menjadi ruang dialog yang mempertemukan perusahaan, pemerintah daerah, perangkat desa, hingga unsur masyarakat.
Forum ini diharapkan mampu melahirkan rumusan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Bangka Selatan dan selaras dengan implementasi ESG yang dijalankan Perusahaan.
Forum konsultasi publik ini juga menghadirkan berbagai unsur strategis, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Bappeda, Dinas PUPR, DKUKMINDAG, Dinas Sosial, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
Selain itu, enam camat, 20 kepala desa, serta unsur pemuda dari KNPI Bangka Selatan turut ambil bagian dalam pembahasan, sehingga perspektif yang dihadirkan semakin kaya dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Department Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Siahaan mengatakan FGD ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka dan wilayah operasional lainnya.
Forum pembaruan RIPPM menjadi momentum penting untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan perangkat desa yang memahami langsung kondisi wilayah masing-masing.
Menurut Anggi, sinergi dan keterbukaan dari seluruh pihak menjadi kunci utama agar penyusunan RIPPM dapat berjalan tepat sasaran.
“FGD penyusunan pembaruan RIPPM ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Ini momentum yang sangat penting untuk menyerap saran dari pemerintah daerah maupun perangkat desa yang memiliki peran strategis di wilayahnya masing-masing. Sehingga bisa diintegrasikan dengan program PPM yang akan dijalankan Perusahaan” ujarnya.
