Menurutnya, program PPM ke depan perlu lebih fokus pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan berupa bibit maupun pupuk kepada petani. Bantuan tersebut sebaiknya tidak berhenti pada saat barang diserahkan, tetapi memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas.
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” ujarnya.
.jpeg)
Untuk memastikan manfaatnya, efektivitas program dapat dievaluasi secara berkala, misalnya dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun. Evaluasi tersebut diperlukan untuk melihat apakah program benar-benar mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” katanya.
Muhammad Isnaini juga mendorong adanya sinkronisasi antara program PPM PT TIMAH dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kata dia, telah memiliki arah pembangunan yang dituangkan melalui RPJMD dan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan adanya penyelarasan, program perusahaan diharapkan dapat mengisi kebutuhan yang belum terakomodasi sekaligus menghindari tumpang tindih kegiatan.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT TIMAH dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara PT TIMAH dan OPD dapat terus diperkuat untuk melihat kesesuaian antara rencana program perusahaan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain aspek ekonomi dan sosial, keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program PPM. Menurutnya, setiap program harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. (*)
