Jangan Biarkan Bara Membesar”, Pemuda Pancasila Minta PT TIMAH ‘Comeback’ untuk Beltim

BELITUNG TIMUR, INLENS.id – Aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah operasional PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menyisakan pekerjaan rumah bagi seluruh pihak. Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Belitung Timur, Irwansyah, mendorong agar kondisi tersebut menjadi momentum untuk membuka kembali ruang komunikasi antara PT TIMAH, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta penambang rakyat.
Menurut Irwansyah, kondisi yang berkembang di tengah masyarakat tidak muncul secara tiba-tiba. Keresahan tersebut, kata dia, telah berlangsung cukup lama dan salah satunya berkaitan dengan persoalan harga serta mekanisme pembelian bijih timah masyarakat.
Irwansyah mengatakan, PT TIMAH memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Belitung Timur. Menurutnya, keberadaan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga pernah memberikan kontribusi terhadap pembangunan fasilitas yang dirasakan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah fasilitas seperti jalan, rumah sakit, sekolah hingga pembangkit listrik pernah mendapatkan dukungan dari PT TIMAH.
Karena itu, ia berharap perusahaan dapat kembali memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat Belitung Timur, terutama dalam situasi ketika sebagian masyarakat masih menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan.
“Kami berharap PT TIMAH comeback again ke wilayah karena masyarakat rata-rata hidup dari tambang. Kami tetap berprasangka baik dan berharap PT TIMAH kembali hadir bersama masyarakat,” katanya.
Irwansyah menilai salah satu hal yang perlu segera diperkuat adalah komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Ia berharap manajemen PT TIMAH dapat membuka ruang dialog.
“Transparansi dan keterbukaan sangat penting. Kami juga mengimbau agar jajaran PT TIMAH di wilayah dapat melakukan pertemuan dengan aktivis dan kelompok masyarakat. Dalam jangka pendek, LSM dan ormas perlu dirangkul karena ini bagian dari kultur masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan komunikasi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang tidak utuh di tengah masyarakat.
Ia berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi ketika terjadi persoalan, tetapi memperoleh edukasi dan penjelasan secara berkala mengenai regulasi, kebijakan pembelian maupun perkembangan aktivitas pertambangan.
Irwansyah juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pembelian bijih timah. Ia menilai antrean dan terbatasnya kemampuan penyerapan dapat menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pembelian sehingga penambang rakyat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses penjualan secara lebih tertata.
Ia juga mengusulkan agar kapasitas titik pembelian atau meja goyang dapat dioptimalkan sesuai aturan untuk membantu mengurai antrean dan mempercepat proses pembayaran.




