OPINI, INLENS.id – Bangka Belitung adalah daerah yang tumbuh bersama timah. Selama lebih dari tiga abad, timah menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Namun, sejarah panjang itu juga meninggalkan jejak berupa ribuan hektare lahan kritis, kolong-kolong bekas tambang, serta tantangan besar dalam reklamasi dan pasca tambang.
Selama ini, pembahasan mengenai kegagalan reklamasi cenderung berpusat pada aspek teknis: mengapa vegetasi sulit tumbuh, bagaimana memperbaiki struktur tanah, atau metode revegetasi yang paling efektif. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penataan lahan, penanaman kembali, hingga rehabilitasi kawasan. Namun, mengapa tidak sedikit lahan yang telah direklamasi justru kembali ditambang?
Barangkali persoalannya bukan semata karena pohon tidak tumbuh. Persoalan yang lebih mendasar adalah masyarakat tidak pernah benar-benar dipersiapkan untuk hidup setelah tambang berhenti.
Dengan kata lain, kegagalan pasca tambang di Bangka Belitung bukan hanya kegagalan teknis reklamasi, melainkan kegagalan dalam membangun transisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketika tambang ditutup, sumber penghidupan utama menghilang secara mendadak. Pilihan ekonomi yang tersedia sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat kembali mengeksploitasi lahan pasca tambang sebagai satu-satunya cara mempertahankan kehidupan. Selama kondisi ini tidak berubah, reklamasi akan terus berada dalam siklus yang sama: dipulihkan, lalu kembali rusak.
Sustainable Livelihood Framework: Membangun Kehidupan, Bukan Sekadar Lahan
Pandangan ini sejalan dengan Sustainable Livelihood Framework (SLF) yang dikembangkan oleh Robert Chambers, Gordon Conway (1992), dan kemudian diadopsi secara luas oleh Department for International Development (DFID).
SLF menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi oleh lima modal utama, yaitu modal manusia (human capital), modal sosial (social capital), modal alam (natural capital), modal fisik (physical capital), dan modal finansial (financial capital).
Dalam konteks Bangka Belitung, industri pertambangan memang berhasil meningkatkan modal finansial masyarakat selama tambang masih beroperasi. Namun, ketika tambang berhenti, modal tersebut ikut menghilang. Persoalannya menjadi lebih serius karena modal lainnya—seperti keterampilan, jaringan usaha, kelembagaan ekonomi, hingga kapasitas kewirausahaan—belum berkembang secara memadai. Akibatnya, masyarakat kembali bergantung pada aktivitas penambangan.
Artinya, pembangunan tidak cukup hanya memulihkan bentang alam, tetapi juga harus membangun seluruh aset kehidupan masyarakat agar mereka mampu bertahan setelah tambang berakhir.
Mine Closure Harus Dimulai Sejak Tambang Dibuka
Literatur pertambangan modern juga telah bergeser. International Council on Mining and Metals (ICMM) memperkenalkan prinsip yang sangat penting: “Mine closure begins at mine opening.”
Penutupan tambang bukanlah tahap terakhir yang dipersiapkan menjelang berakhirnya operasi. Sebaliknya, seluruh proses menuju kehidupan pasca tambang harus dirancang sejak hari pertama tambang beroperasi.
Sayangnya, dalam praktik di banyak daerah, termasuk Bangka Belitung, program pasca tambang masih sering dipandang sebagai agenda menjelang penutupan tambang. Padahal, pada saat itu waktu yang tersedia sudah sangat terbatas untuk membangun ekonomi baru bagi masyarakat.
Just Transition: Jangan Biarkan Masyarakat Menjadi Korban
Gagasan ini juga sejalan dengan konsep Just Transition, yang awalnya berkembang dalam transisi energi dan kini semakin banyak digunakan dalam sektor pertambangan.
Prinsip utamanya sederhana tetapi mendalam: perubahan ekonomi tidak boleh menciptakan korban baru.
Apabila suatu wilayah akan meninggalkan ketergantungan terhadap pertambangan, maka alternatif mata pencaharian harus sudah tersedia sebelum aktivitas tambang berakhir. Dengan demikian, penutupan tambang tidak menjadi awal krisis ekonomi, melainkan bagian dari proses perubahan yang telah dipersiapkan secara bertahap.
Dari CSR Karitatif Menuju Community Development
Persoalan berikutnya adalah bagaimana mempersiapkan masyarakat tersebut.
Di sinilah pendekatan Community Development sebagaimana dikembangkan oleh Jim Ife, John Friedmann, dan Paulo Freire menjadi relevan. Ketiganya menekankan bahwa pembangunan bukanlah sekadar memberikan bantuan, melainkan membangun kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri.
