Tolak Penunjukan RT/RW Secara Langsung di Pangkalpinang, Fraksi Gerindra : Sama Dengan Menghilangkan Hak Pilih Warga

Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya konsistensi antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan demi menjaga kepastian hukum, legitimasi kepemimpinan RT/RW, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain soal demokrasi, Gerindra menilai mekanisme penunjukan berpotensi membuka ruang subjektivitas dalam penentuan jabatan, praktik nepotisme, hingga masuknya kepentingan tertentu.

“Kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan dan dapat memicu konflik horizontal di tengah warga,” ujar Bangun Jaya.

Jika dibiarkan, lanjutnya, fungsi RT dan RW sebagai perekat sosial justru akan melemah.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan bahwa RT dan RW yang tidak dipilih langsung oleh warga berpotensi kehilangan legitimasi sosial.

Dampaknya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, keamanan lingkungan, dan pelayanan sosial dikhawatirkan menurun karena tidak adanya rasa memiliki terhadap kepemimpinan RT/RW tersebut.

“Partisipasi dan semangat gotong royong tumbuh dari legitimasi dan kepercayaan masyarakat,” katanya.