Bambang Patijaya: Media Sosial Harus Kritis, Tapi Jangan Jadi Alat Fitnah
PANGKALPINANG, INLENS.id — Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya penegakan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, usai memenuhi panggilan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang menimpanya.
Bambang hadir untuk melengkapi pemberkasan laporan terhadap sejumlah akun TikTok yang diduga menyebarkan informasi bohong dan menyerang kehormatan pribadi. Ia menilai fenomena penyebaran fitnah di ruang digital sudah mengancam kehidupan demokrasi yang sehat.
“Saya tidak mempermasalahkan kritik terhadap kinerja DPR. Tapi ketika menyerang pribadi, memfitnah, dan menyesatkan publik, itu sudah di luar batas kebebasan berekspresi,” ujar Bambang, Senin (13/10/2025).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, dirinya telah menjawab sekitar 20 pertanyaan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Babel, bersamaan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Ia menyebut langkah hukum yang ditempuh bukan untuk membungkam kritik, melainkan melawan disinformasi yang mencederai reputasi publik dan lembaga negara.
Kasus ini berawal dari tudingan sejumlah akun TikTok yang mengaitkan Bambang dengan aksi demonstrasi anarkis penambang di Kantor Pusat PT Timah pada 6 Oktober lalu. Salah satu akun bahkan menuding dirinya sebagai “dalang” di balik aksi itu dan penerima setoran dari kolektor timah.
“Saya ingin publik memahami bahwa demokrasi digital tetap membutuhkan tanggung jawab. Jangan sampai media sosial digunakan untuk membunuh karakter seseorang,” tegasnya.
Bambang menilai penegakan hukum terhadap penyebar hoaks menjadi ujian bagi kedewasaan publik dalam bermedia sosial. Ia berharap aparat penegak hukum bertindak tegas agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Kita semua ingin ruang publik digital tetap kritis, tapi harus sehat dan beretika,” pungkasnya.
