Drama DPRD Babel: Pansus 271 Triliun Mandek, IPR dan Hilirisasi Timah Terabaikan?
Ia juga menyoroti perubahan sikap anggota DPRD Babel yang awalnya terlihat mendukung pembentukan pansus, tetapi kini seolah ragu dan tidak mengambil langkah tegas.
“Bayangkan saja, untuk kemerdekaan ekonomi masyarakat Babel, wakil rakyat tidak sanggup memparipurnakan IPR dan hilirisasi. Padahal, di tengah skandal timah Rp271 triliun, ada hak rakyat yang harus diperjuangkan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Awam Babel juga menyayangkan sikap para wakil rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan IPR dan hilirisasi timah. Menurutnya, masyarakat Babel seharusnya bisa memiliki merek atau brand sendiri tanpa harus bergantung pada smelter yang ada saat ini.
“Sebentar lagi puasa dan Lebaran, ayo dong. Jangan sampai masyarakat Babel dan wakil rakyatnya diadu domba dalam kasus Rp271 triliun, sementara rakyat masih butuh kepastian agar pertambangan mereka bisa legal,” harapnya.
Masyarakat Babel berharap DPRD Babel lebih fokus pada isu-isu strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti IPR dan hilirisasi timah, daripada terjebak dalam konflik kepentingan yang tidak jelas arahnya.
