Produksi 2.800 Ton Melejit Berkat Satgas TRI CAKTI, DPRD Desak PT Timah Benahi Harga dan Pembayaran
PANGKALPINANG,INLENS.id – Kritik keras kembali diarahkan dari tubuh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap tata kelola kemitraan tambang timah yang dinilai belum berpihak pada mitra lokal. Anggota Komisi III, Yogi Maulana, secara terbuka menyoroti carut-marut sistem yang hingga kini belum menunjukkan pembenahan signifikan, mulai dari fluktuasi harga, ketidakkonsistenan hasil kadar (SN), hingga pembayaran yang molor jauh dari janji. Jumat (20/02/2026)
Menurut Yogi, persoalan harga timah bukan lagi isu teknis, melainkan sudah menjadi keresahan kolektif masyarakat penambang. Ia menilai skema yang diterapkan PT Timah Tbk belum memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi para mitra.
“Masalah harga ini bukan baru kemarin dibahas. Sudah berulang kali. Ditambah lagi aduan soal SN, hasil di lapangan berbeda, saat sudah definitif juga berbeda. Ini bukan sekadar selisih angka, ini menyangkut kepercayaan,” tegas Yogi.
Ia menekankan, ketidakkonsistenan hasil kadar timah (SN) menjadi titik krusial yang memicu kecurigaan dan ketidakpuasan mitra. Jika di lapangan hasilnya berbeda dengan hasil akhir, maka transparansi sistem patut dipertanyakan.
Tak hanya itu, Yogi juga menguliti persoalan pembayaran yang dinilai jauh dari komitmen awal. Ia mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan jajaran direksi PT Timah, manajemen menjanjikan pembayaran dalam waktu empat hari. Namun realitas di lapangan berkata lain.
“Kami sudah bertemu langsung dengan Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Katanya empat hari. Faktanya? Bisa lebih dari satu bulan. Ini bukan soal administrasi, ini soal komitmen. Kalau janji empat hari, ya harus empat hari. Jangan sampai mitra yang menanggung beban,” kritiknya tajam.
Di sisi lain, Yogi justru memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Satgas TRI CAKTI yang dinilai berkontribusi nyata terhadap peningkatan produksi. Data Januari menunjukkan produksi mencapai 2.800 ton angka yang disebutnya tidak lepas dari dukungan dan pengamanan yang dilakukan Satgas.
“Harusnya PT Timah berterima kasih dengan adanya Satgas TRI CAKTI. Produksi Januari tembus 2.800 ton. Artinya ada kerja nyata di lapangan. Tapi ketika sudah dibantu seperti ini, PT Timah juga wajib berbenah. Harga diperbaiki, SN diperjelas, sistem pembayaran dibenahi,” ujarnya.
Yogi mengingatkan agar tidak ada oknum yang justru merusak citra Satgas yang selama ini dinilai berperan positif dalam menjaga stabilitas produksi dan tata kelola di lapangan.
Senada, Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar menegaskan bahwa kemitraan tidak boleh berjalan timpang. Ia menekankan bahwa prinsip kesetaraan harus menjadi fondasi utama dalam hubungan antara perusahaan dan mitra.
“Kalau harga timah dunia naik, imbal jasa mitra juga harus naik. Jangan hanya perusahaan yang menikmati kenaikan. Kemitraan itu artinya berbagi risiko dan berbagi keuntungan,” tegas Eddy.
Menurutnya, skema imbal jasa yang tidak mengikuti dinamika harga global hanya akan memperlebar jarak antara perusahaan dan mitra. Ia meminta agar formulasi pembayaran dibuat transparan, adaptif, dan terukur.
DPRD Babel secara tegas mendesak PT Timah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran, mekanisme penentuan SN, serta skema imbal jasa. Tanpa pembenahan struktural, kemitraan dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tanpa keadilan substantif.
“Ini momentum untuk berbenah. Produksi sudah terbantu, situasi relatif kondusif, sekarang tinggal keberanian manajemen untuk memperbaiki sistemnya. Jangan sampai kepercayaan mitra terus tergerus,” tutup Yogi.(yak)
