Di Balik Revisi RZWP3K, Ada Ribuan Pekerja PT TIMAH yang Menanti Kepastian
Lebih lanjut, IKT mengingatkan bahwa PT TIMAH merupakan bagian dari masyarakat Bangka Belitung. Keberlangsungan perusahaan dan kegiatan pertambangan yang legal memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari tenaga kerja, keluarga karyawan, hingga pelaku usaha yang berada dalam rantai ekonomi pertambangan.
Selain menyangkut kepastian hukum, IKT menilai wilayah IUP yang masuk dalam zona yang diusulkan untuk diubah tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan perusahaan. Wilayah tersebut menyimpan potensi cadangan timah yang menjadi salah satu sumber daya penting untuk menopang kegiatan produksi dan kesinambungan usaha PT TIMAH pada masa mendatang.
IKT mengingatkan bahwa timah merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan peran penting dalam industri nasional maupun rantai pasok global. Karena itu, pengaturan zonasi perlu mempertimbangkan keberadaan potensi cadangan tersebut agar keberlanjutan industri timah nasional tetap terjaga, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat pesisir dan sektor lainnya.
Karena itu, IKT mengimbau seluruh pihak untuk saling menghormati dan menjaga komunikasi dalam menyikapi pembahasan revisi RZWP3K. Perbedaan kepentingan antara sektor pertambangan dan perikanan, menurut IKT, perlu dibicarakan melalui dialog yang terbuka dan mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.
IKT juga menegaskan dukungannya terhadap upaya memperbaiki tata kelola pertambangan dan mencegah aktivitas tambang ilegal. Penataan regulasi yang tepat diharapkan dapat memberikan kepastian bagi kegiatan pertambangan yang sah sekaligus mendorong masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan untuk menjalankan kegiatan sesuai aturan.
“Kami tidak menginginkan adanya pertambangan ilegal. Karena itu, tata kelola pertambangan harus terus diperbaiki. Penataan zonasi juga perlu dilakukan secara bijak agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pekerja dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan legal,” lanjutnya.
“Kepastian regulasi, perlindungan mata pencaharian masyarakat, keberlanjutan sektor pertambangan, dan kelestarian wilayah pesisir harus ditempatkan dalam pembahasan yang seimbang. IKT berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menaati regulasi, serta menjaga harmonisasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya. (*)
