DPRD dan Pemkab Bangka Tengah Sepakati KUA-PPAS 2026, Defisit Rp61 Miliar Akan Diatasi Lewat Efisiensi
BANGKA TENGAH — DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) menandatangani nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Bateng, Senin (13/10/2025).
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menyebut kesepakatan ini menandai dimulainya penyusunan prioritas pembangunan daerah tahun depan.
“Alhamdulillah, hari ini kita sepakat KUA-PPAS 2026. Plafon sementara sudah terbentuk, tinggal kita tetapkan skala prioritasnya,” ujar Algafry.
Ia mengakui masih ada defisit sekitar Rp61 miliar, namun optimistis bisa menutupinya melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan langkah penghematan hingga akhir tahun.
“Kita sudah sepakat untuk menghemat anggaran sampai Desember. InsyaAllah defisit Rp61 miliar bisa tertutupi dari Silpa dan efisiensi belanja,” tambahnya.
Algafry memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan meski menghadapi defisit.
“Gaji, tunjangan, dan program pembangunan tetap berjalan lancar. Tidak ada kegiatan yang terhenti,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah Batianus menjelaskan bahwa KUA-PPAS 2026 masih bersifat plafon sementara. Ia menilai penurunan fiskal daerah terjadi karena berkurangnya transfer keuangan dari pusat.
“Dana transfer dari pusat berkurang hampir Rp100 miliar. Karena itu, kita harus membahas lagi strategi untuk menyeimbangkan anggaran,” kata Batianus.
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Tengah saat ini mencapai Rp805 miliar, sedangkan total belanja daerah Rp866 miliar.
“Ada selisih pembiayaan Rp61 miliar. Kami yakin defisit ini bisa tertutup dari Silpa akhir tahun atau efisiensi belanja di seluruh OPD,” ujarnya.
Batianus menegaskan, gaji dan tunjangan pegawai tetap menjadi prioritas, sementara pengurangan hanya berlaku pada belanja pemeliharaan dan operasional, termasuk penggunaan mobil dinas.
“Tidak ada pengurangan pegawai. Kita hanya memangkas biaya operasional agar tidak boros,” pungkasnya.
