Dengan demikian, persoalan epistemologis dalam pengelolaan BOSP terletak pada belum optimalnya keterkaitan antara data, analisis kebutuhan, dan keputusan penggunaan anggaran.
Tinjauan Aksiologis: Ketidakseimbangan Antara Nilai Dan Praktik Pengelolaan
Secara aksiologis, BOSP mengandung nilai-nilai utama seperti peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Dalam tulisan ini, nilai transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pelaporan serta pengawasan oleh Tim BOS Sekolah dan Kabupaten. Selain itu, Komite Sekolah juga berperan sebagai pengawas eksternal serta sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
Namun dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Transparansi dan akuntabilitas masih cenderung dimaknai dalam bentuk pelaporan administratif, belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan maupun dampak penggunaan dana.
Peran Komite Sekolah sebagai representasi masyarakat juga belum berjalan maksimal. Fungsi pengawasan masih terbatas, sementara penggalangan dana sukarela berpotensi menimbulkan beban sosial apabila tidak dikelola secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian, terdapat ketidakseimbangan antara nilai yang diharapkan dengan praktik yang terjadi, di mana pengelolaan BOSP lebih menekankan pada pemenuhan prosedur dibandingkan pencapaian tujuan substantif pendidikan.
Kesimpulan Kritis
Berdasarkan tinjauan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan BOSP tidak terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada pergeseran fungsi, kelemahan dalam proses perencanaan, serta belum optimalnya penerapan nilai-nilai dalam praktik.
Secara ontologis, BOSP telah mengalami pergeseran dari dana pendukung menjadi sumber utama pembiayaan yang menimbulkan ketergantungan. Secara epistemologis, terdapat kesenjangan antara perencanaan formal dan kebutuhan nyata sekolah. Sementara secara aksiologis, nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengelolaan.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada cara memahami dan memaknai BOSP dalam sistem pendidikan. Tanpa perubahan tersebut, BOSP berpotensi tetap menjadi instrumen yang penting secara administratif, namun terbatas dalam memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.
