Basel Krisis Irigasi, Hulu Sungai Kemis Dirambah Sawit Ilegal
PANGKALPINANG, INLENS.id — Kawasan hulu Sungai Kemis yang menjadi sumber air utama bagi irigasi persawahan di Desa Pergam dan Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan, kini terancam akibat maraknya perambahan hutan untuk perkebunan sawit ilegal.
Aktivitas pembalakan yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir itu dikhawatirkan akan berdampak serius pada pasokan air untuk lahan pertanian.
“Walaupun kondisi irigasi belum maksimal, sawah di Pergam dan Serdang masih bisa ditanami dua kali dalam setahun. Tapi kalau perambahan ini terus berlanjut, debit air ke sawah akan terganggu,” ujar Sandi, pengurus irigasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Pergam, saat ditemui Mediaqu.id, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, masyarakat tidak tinggal diam. Warga telah menyampaikan keluhan kepada kepala desa, melakukan audiensi dengan DPRD Bangka Selatan, hingga melaporkan langsung aktivitas perambahan ke Kementerian Pertanian serta Kementerian ATR/BPN di Jakarta.
“Harapan kami jelas, pembalakan di hulu Sungai Kemis segera dihentikan. Ini menyangkut masa depan sawah kami dan keberlangsungan pertanian di desa,” tegasnya.
Sandi menekankan bahwa berbagai bantuan pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur hingga alat dan mesin pertanian, tidak akan optimal bila daerah aliran sungai (DAS) rusak. “Kami sudah berupaya melapor dan mengawal masalah ini. Tinggal bagaimana instansi terkait bisa menindaklanjuti dengan cepat,” tambahnya.
Sebelumnya, pimpinan DPRD Bangka Selatan bersama perwakilan masyarakat, kepala desa, dan aliansi petani telah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Basel. Rombongan menyampaikan sejumlah persoalan krusial pertanian, mulai dari irigasi, ketersediaan sumber air baku, hingga penyelamatan lahan produktif.
“Kami berharap masalah sawah di Basel bisa terselesaikan, terutama irigasi, sumber air, dan lahan. Program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo harus berjalan sebagaimana mestinya,” kata Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan, Rusi Sartono.(Suf/Mediaqu.id)
